Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanggamus yang digelar pada Jum’at 29 November 2019 mengagendakan Paripurna Penyetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 serta Paripurna Penyetujuan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2019.

Sebelumnya Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Kab. Tanggamus telah menyelesaikan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan BUMD Kab. Tanggamus yang dilaksanakan sejak tanggal 22-27 Nov 2019 sert dilanjutkan dengan penyelarasan Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja daerah (RAPBD) Kab. Tanggamus Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 28 November 2019 .

Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Tanggamus dipimpin Oleh Ketua DPRD Kab. Tanggamus Heri Agus Setiawan, S.Sos, didampingi Wakil Ketua I Irwandi Suralaga, S.Ag, Wakil Ketua II Tedy Kurniawan, SE, Wakil Ketua III Kurnain, S.IP,  total dihadiri oleh 44 Anggota DPRD Kab. Tanggamus. turut hadir dalam Paripurna tersebut Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, SE, MM, Wakil Bupati H. AM. Syafi’i, S.Ag, Danramil Kotaagung Kapten Inf.Julian Abri mewakili Dandim 0424, Wakapolres Tanggamus Kompol MN Yuliansyah mewakili Kapolres Tanggamus, Sekretaris Daerah Hamid Heriansyah Lubis, Para Kepala OPD, Camat dan insan Pers.

juru bicara badan anggaran (Banggar) DPRD Kab. Tanggamus Didik Setiawan pada kesempatan tersebut dalam laporannya menyampaikan bahwa rancangan APBD Kab. Tanggamus Tahun 2020 merupakan kelanjutan perencanaan pembangunan sebelumnya, dan merupakan upaya penajaman,perluasan dan penyempurnaan strategi pembangunan untuk dijadikan landasan bagi perencanaan dan penyusunan program pembangunan Kab. Tanggamus dengan memperhatikan azaz efisiensi sehingga APBD Kab. Tanggamus Tahun Anggaran 2020 akan mengedepankan azaz manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat Kab. Tanggamus.

Berdasarkan hasil pembahasan atas materi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kab. Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dapat disampaikan

1.     Pendapatan:  Rp 1.902.064.097.492,10 terdiri dari Pendapatan Asli daerah (PAD) Rp 117, 79 M, dana Perimbangan Rp 1,20 Triliun,

                            pendapatan daerah lain-lain yang sah Rp 584,16 M

2.     Belanja:  Rp 1.900.264.097.492,10

3.     Surplus/(Defisit):  Rp 1.800.000.000,00

4.     Pembiayaan Netto :  Rp (1.800.000.000,00)

Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan :  Rp 0,00

Mengakhiri laporannya juru bicara Banggar DPRD Tanggamus mengharapkan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. Tanggamus dalam pembahasan rancangan APBD kedepan agar dokumen KUA-PPAS dijadikan pedoman dalam penyusunan, serta terus dapat diupayakan efektifitas dan efisiensi serta meningkatkan kerja OPD sehingga target yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kab. Tanggamus dapat terwujud.

Sementara itu Bupati Tanggamus dalam sambutannya terhadap RAPBD Kab. Tanggamus Tahun Anggaran 2020 menyampaikan bahwa penyusunan Ranperda APBD ini telah disesuaikan dengan arah kebijakan pokok pembangunan Kab. Tanggamus yang merupakan prioritas dan tertuang dalam kebijakan umum APBD dan Plafon sementara Tahun Anggaran 2020.

Secara umum APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dan disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah dalam kurun waktu satu tahun, Dan secara garis besar pendapatan daerah Kab. Tanggamus pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 1.90 Triliun, belanja daerah Kab. Tanggamus tahun 2020 dianggarkan Rp 1.90 Triliun, secara garis besar belanja daerah digunakan untuk pembiayaan program prioritas tahun 2020 dalam melaksanakan 55 rencana aksi De-Sa Asik, serta dialokasikan untuk pemenuhan kewajiban pemerintah yang telah diatur oleh undang-undang seperti pengalokasian dana desa, peningkatan anggaran kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan anggaran jaminan kesehatan nasional BPJS sebesar 24 M, infrastruktur serta pembiayaan daerah Kab. Tanggamus tahun 2020 untuk penyertaan modal (Investasi) kepada BUMD BPR Syariah Tanggamus Rp 800 juta dan PT Bank Lampung Rp 1M, sehingga dengan kondisi tersebut RAPBD Kab. Tanggamus  tahun 2020 tetap dalam kondisi anggaran berimbang.

Menutup sambutannya bupati tanggamus menyarankan kepada tim anggaran Pemerintah daerah dan banggar DPRD Kab. Tanggamus untuk ikut hadir dalam kegiatan evaluasi oleh gubernur, sehingga apa yang menjadi catatan-catatan dan rekomendasi dalam evaluasi dapat dipahami dan ditindak lanjuti bersama.

Pada agenda Paripurna selanjutnya adalah penyetujuan rancangan peraturan daerah yang sebelumnya telah dilakukan pembahasan bersama oleh Banpemperda DPRD Kab. Tanggamus, bagian Hukum Sekretariat daerah Kab. Tanggamus dan OPD Terkait. adapun ketiga ranperda tersebut adalah

1.       Perlindungan Guru dan tenaga pendidikan kabupaten Tanggamus;

2.       Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;

3.  Perubahan kedua atas peraturan daerah Kab. Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan/Pelantikan dan pemberhentian Kepala Pekon.

Juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD kab. Tanggamus Joni Ansonet dalam kesempatan tersebut dalam laporannya menyampaikan beberapa hasil dari pembahasan ketiga Ranperda tersebut, diantaranya disebutkan bahwa pada Ranperda  tentang perlindungan guru dan tenaga kependidikan Kab. Tanggamus terdiri dari XI Bab dan 28 pasal yang mengatur perlindungan guru dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan melalui perlindungan hukum,perlindungan profesi dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta pada pasal 22 tentang perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang meliputi Perlindungan atas karya yang diciptakan atau dihasilkan oleh guru dan tenaga pendidik.

Kemudian Ranperda Kab. Tanggamus tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana terdiri dari IX Bab dan 51 pasal mencakup kebencanaan khususnya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta mengatur  hal pengkajian kebutuhan pasca bencana, penyusunan rencana pasca bencana, penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, pengalokasian sumber daya dan dana, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dan monitoring serta evaluasi. Dimana prinsip penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, dan sumber pendanaan utama penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berasal dari APBN, APBD, Hibah, dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Yang terakhir adalah Ranperda Kab. Tanggamus tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kab. Tanggamus Nomor 05 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan/pelantikan dan pemberhentian kepala Pekon. Ranperda ini mengatur tentang perubahan Undang-undang No 6 tahun 2016, terkait tidak adanya batasan umur didalam persyaratan untuk calon kepala Pekon sehingga memberikan kesempatan kepada seluruh warga masyarakat mengabdi pada pemerintahan pekon sebagai kepala pekon di Kab. Tanggamus. kemudian perubahan dan penambahan ketentuan pada pasal 27 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) tentang persyaratan mencalonkan diri menjadi kepala pekon.

Menutup penyampaian laporannya juru bicara Badan Pembentukan Peraturan daerah DPRD Tanggamus Joni Ansonet mengharapkan kedepan kepada Bupati Tanggamus melalui perangkat daerah terkait dalam menyampaikan rancangan peraturan daerah agar memperhatikan efektifitas waktu, sumber daya dan pendanaan. Dan kepada Bupati Tanggamus untuk segera menyampaikan rancangan peraturan daerah ini kepada Gubernur Lampung sebagai wakil pemeritah Pusat, serta segera setelah ditetapkannya peraturan daerah ini  melalui perangkat daerah terkait segera menyusun aturan pelaksanaanya berupa peraturan Bupati/Keputusan Bupati sehingga peraturan daerah yang kita setujui hari ini dapat segera dilaksanakan dan bermanfaat bagi masyarakat Kab. Tanggamus, serta ucapan terimakasih atas nama Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kab. Tanggamus dan BAPEMPERDA kepad OPD terkait yang telah berperan aktif selama proses pembahasan, Pungkas  Juru bicara Banggar DPRD Tanggamus Joni Ansonet.

Sementara itu pada kesempatan yang sama Wakil Bupati Tanggamus H. AM Syafi’i S.Ag dalam sambutannya mewakili Bupati Tanggamus mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota DPRD Kab. Tanggamus yang terhormat sebagai mitra yang sejajar yang telah membahas dan menyetujui 3 (tiga) Ranperda ini menjadi peraturan daerah,

Wabup dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan adanya perda tentang perlindungan terhadap guru dan tenaga kependidikan kabupaten Tanggamus  diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru dan masyarakat melaksanakan kegiatan sesuai prinsip perlindungan guru. Kemudian mengenai ranperda  tentang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kab. Tanggamus dirasa sangat perlu dibuatkan perda dikarenakan wilayah Kab. Tanggamus memiliki kondisi geografis, geologis, dan demografis yang rawan terjadinya bencana, baik karena faktor alam, non alam maupun ulah manusia yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa. Sehingga dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah.  Untuk memulihkan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang hidup tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat diperlukan  adanya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara sistematis, terencana, terkoordinir dan terpadu.

Mengenai ranperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kab. Tanggamus Nomor 05 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan/pelantikan dan pemberhentian kepala Pekon hal ini sangat diperlukan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini untuk memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mengabdi sebagai kepala pekon maka dipandang perlu untuk meniadakan batasan usia maksimal dalam persyaratan kepala pekon.

Menutup sambutannya wabup mengucapkan terimakasih atas kesempatan, perhatian dan kesabaran dewan yang terhormat yang telah mendengarkan pendapat akhir yang kami sampaikan, Pungkas Wabup.