HEARING DPRD TANGGAMUS DAN FORUM HONORER P3K KAB. TANGGAMUS

2020-04-16 Admin

Tanggamus-Forum Honorer P3K Kab. Tanggamus mendatangi Gedung DPRD Kab. Tanggamus guna menyampaikan aspirasi dan keluhannya terkait dengan kejelasan nasib Honorer P3K (Guru) dan P3K Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yg dinyatakan lulus saat seleksi penerimaan P3K beberapa waktu yang lalu.

Pada hearing ini hadir Ketua DPRD Kab. Tanggamus Heri Agus Setiawan S.Sos,Wakil Ketua 1 Irwandi Suralaga. S. Ag, Wakil Ketua III Kurnain S. IP, Anggota DPRD Tanggamus Hajin  M. Umar, Sekretaris DPRD TANGGAMUS, Kepala BPKD, Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Pendidikan.

Pada kesempatan tersebut Juru bicara forum honorer P3K  ( guru) Tanggamus, Warsono mempertanyakan mengenai  Surat Keputusan ( SK) P3K yang belum juga diterima, padahal mereka sudah dinyatakan lulus saat ujian/ seleksi.

Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara P3K penyuluh Pertanian Lapangan ( PPL) Yang mempertanyakan bagaimana nasib mereka kedepannya, dikarenakan SK P3K Yang juga belum diterima sedangkan mereka sudah dinyatakan lulus saat test sebanyak 70 orang.

Menanggapi pertanyaan tersebut Kepala BKPSDM Tanggamus Nur Indriati menyampaikan bahwa sampai saat ini belum menerima surat dari pusat yg memerintahkan untuk tindak lanjut  mengenai honorer P3K,  karena juknis/ mekanisme pengangkatan dan penetapan NIP masih wewenang pusat dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Sehingga kami hanya bisa menunggu.  mengenai lama nya proses penerbitan SK , Nur mengatakan  bahwa mungkin karena program P3K Ini adalah yg pertama sehingga penyelesaianya tidak secepat CPNS.

Pada kesempatan tersebut Kepala BPKD Suaidi menyampaiakan kesanggupan Pemerintah Kab. Tanggamus   untuk menggaji honorer P3K yang dinyatakan lulus  namun untuk mencairkannya tetap harus menunggu perintah/ Surat Keputusan (SK) dari Pusat..

Kepala Dinas Pendidikan dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa secara teknis hanya bisa menunggu proseses peng SK an dari pusat.

Ketua DPRD Tanggamus dari Partai PDIP  Heri Agus Setiawan S.Sos dalam tanggapannya menyampaikan bahwa inti dari  permasalahan ini adalah terletak pada kebijakan pemerintah pusat, " kami kawan-kawan di DPRD Tanggamus yang memiliki akses dengan teman-teman di DPR RI Pusat akan segera menyampaikan aspirasi Bapak Ibu Semua melalui jalur Fraksi maupun membicarakannya dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Jakarta" ungkap Heri.

Hal yang sama disampaikan anggota DPRD Tanggamus  dari Partai Gerindra Hajin M Umar yang mengaku sangat prihatin karena pekerjaan yabg paling membosankan adalah menunggu apalagi usia  honorer P3K rata2 sudah sepuh dan mendekati masa pensiun. Hajin akan mencoba menggunakan jalur kepartaian dikarenakan kebijakan terhadap masalah ini ada pada wewenang pusat." Kami akan pertanyakan kepada pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan SK P3K, Jika sampai Januari 2020 belum ada kejelasan makan komisi-komisi di DPRD Tanggamus akan ke pusat" ujar Hajin.

Wakil Ketua I DPRD Tanggamus Irwandi Suralaga,

S. Ag dari (PPP) Pada hearing tersebut turut memberikan tanggapannya, Irwandi meminta kepada Pihak BKPSDM Tanggamus untuk tanggap dan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap segala keluhan dan pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman honorer P3K,  juga berharap agar ada perwakilan dari Forum Honorer P3K  yg diikutsertakan bila konsultasi ke Jakarta, hal ini bertujuan agar tidak ada miss komunikasi antara BKPSDM dan teman-teman Honorer P3K.