Anggota Badan Anggaran (BANGGAR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus  melaksanakan kunjungan kerja ke kantor Badan perencanaan pembangunan (BAPPEDA) Provinsi DKI Jakarta. Kunjungan ini terkait dengan penyusunan anggaran. Kamis (16/1)

            Kedatangan tim Banggar DPRD Kab. Tanggamus dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kab. Tanggamus Irwandi Suralaga, S.Ag, turut hadir dalam rombongan tersebut sejumlah Anggota tim Banggar  DPRD Kab. Tanggamus  dan Sekretaris DPRD Kab. Tanggamus. rombongan disambut langsung oleh Bapak Mu’is Sudarmaji selaku Fungsional Perencana Madya Bappeda Provinsi DKI Jakarta mewakili kepala Bappeda yang berhalangan untuk hadir. Dalam sambutannya Sudarmaji mengucapkan terimakasih atas kunjungan Anggota tim Banggar DPRD Kab. Tanggamus dan menyampaikan permohonan maaf atas tidak dapat hadirnya kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta.

            Membuka sesi acara Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tanggamus Irwandi Suralaga, S.Ag atas nama Badan Anggaran DPRD Tanggamus mengucapkan terimakasih telah menerima kedatangan Anggota Banggar DPRD Tanggamus. Irwandi memperkenalkan sejumlah anggota Banggar DPRD Kab Tanggamus yang turut hadir diantaranya Irsi Jaya, Mujibul Umam, Apri Wasa, Zulqi Kurniawan, Fakhrudin Nugraha, Heri Ermawan, Joni Wahyudi, Didik Setiawan, Amrusi Sanusi, Azmi.  Pada kesempatan tersebut Irwandi menyampaikan bahwa tujuan dari kunjungan kerja anggota Banggar DPRD Kab. Tanggamus adalah mengkonsultasikan serta bertukar informasi tentang proses penyusunan anggaran, dimana dalam penyusunannya rencana pembangunan di Kab. Tanggamus selalu terjadi tarik menarik dalam penyusunan program kerja pembangunan, dimana usulan masyarakat yang disampaikan melalui reses sangat sulit terakomodir untuk masuk dalam program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten atau Eksekutif. Irwandi berharap dalam penyusunan program pembangunan kedepannya dapat  mengakomodir aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses.

            Senada dengan yang disampaikan oleh Irwandi, Amrusi sanusi Anggota Banggar DPRD Kab. Tanggamus dari Fraksi PDIP menyampaikan bahwa selama ini terjadi ketimpangan dalam mengakomodir rencana pembangunan di Kab. Tanggamus, dimana selama ini aspirasi masyarakat melalui Musrenbang lebih banyak terakomodir sedangkan usulan pembangunan yang disuarakan masyarakat melalui reses anggota DPRD  sangat sulit terakomodir.

            Dalam kesempatan tersebut Fakhrudin Nugraha anggota Banggar DPRD Tanggamus dari Fraksi PKS menyampaikan bahwa diperlukan suatu cara untuk menjaga kesepahaman serta saling percaya antara pihak Eksekutif dan Legislatif dalam penyusunan rencana pembangunan, baik melalui E-Planing, E-Budgeting, E-Pokir dan lainnya. Zulqi Kurniawan anggota Banggar DPRD Kab. Tanggamus dari Fraksi PKB menambahkan bahwa sulit bagi anggota DPRD untuk mengawal program-program pembangunan baik saat masih menggunakan metode manual  terlebih lagi ketika sudah menggunakan Elektronik Pokok pikiran (E-Pokir) . Sedangkan menurut Apri Wasa salah satu anggota Badan Anggaran DPRD Tanggamus menyampaikan  diperlukan Komunikasi yang baik antara Eksekutif dan Legislatif sehingga dapat menciptakan harmonisasi dalam mengakomodir rencana pembangunan baik usulan pembangunan dari hasil Reses DPRD maupun usulan pembangunan hasil dari Musrenbang.

            Dalam tanggapannya pihak bappeda yang diwakili oleh Bapak Mu’is Sudarmaji selaku Fungsional Perencana Madya menyampaikan bahwa dalam proses perencanaan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta telah memiliki pedoman dalam pelaksanaan Musrenbang, dimulai dari tingkat RT/RW yang dinamakan rembuk RT/RW dan melibatkan seluruh masyarakat setempat dan anggota DPRD setempat turut diundang sebagai tokoh masyarakat, lalu berlanjut ketingkat Kecamatan, Kota/Kabupaten lalu ke tingkat provinsi sehingga baik Eksekutif maupun Legislatif turut terlibat. Masih menurut pihak Bappeda. Dalam prosesnya selalu diperlukan keterbukaan/ transparansi, penyempurnaan dalam penyusunan rencana pembangunan, serta selalu menjaga hubungan yang baik antara Eksekutif dan Legislatif.