PARIPURNA PENANDATANGANAN KESEPAKATAN (MoU) PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2020

2020-04-16 Admin

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Kabupaten Tanggamus Menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan Kesepakatan (Mou) Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.

            Rapat Paripura Tersebut Dilaksanakan Di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kab. Tanggamus, Senin 18/11/2019  Berjalan Dengan Lancar. Hadir Dalam Rapat Paripurna Tersebut Dari pihak Legislatif Ketua DPRD Kab. Tanggamus heri Agus Setiawan, S.Sos, Wakil Ketua I Irwandi Suralaga, S.Ag, Wakil Ketua II Tedi Kurniawan, SE, Wakil Ketua III Kurnain, S.IP, dan 37 anggota DPRD Tanggamus. dari  Jajaran Eksekutif hadir Wakil Bupati Tanggamus Hi. A.M Syafi’i S.Ag, Dandim 0424 Tanggamus Letkol Anang Hasto Utomo , Kabag Sumda Polres Tanggamus Kompol I Gede Ketut Wibawa Mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu Baroto,  Kepala Kejari Tanggamus David P Duarsa, Ketua PN KotaAgung Ratriningtias Ariani, S.H,

            Dalam Rapat Paripurna Tersebut Juru Bicara  Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Tanggamus Hilman, SH Dalam Laporannya Menyampaikan Bahwa  Penyusunan Prompemperda Tahun 2020 Ini  Merupakan Tindak Lanjut Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Kemudian Dilanjutkan Dengan Melakukan Koordinasi Dengan Pemerintah Daerah Terkait Penyusunan Dan Penandatanganan (Mou) Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, Sebagaimana Tertuang Dalam Surat Bupati Tanggamus Nomor : 188.34/10.053/08/2019 Tertanggal 1 November 2019. Adapun Dalam Rapat Paripurna  Tersebut Menyetujui 12 Prompemperda Tahun 2020 Terdiri Dari 3 Prompemperda Inisiasi Legislatif Dan 9 Prompemperda Inisiasi Eksekutif.  3 Promperda Inisiasi Legislatif Tersebut Adalah

1.       Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kabupaten Layak Anak;

2.       Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pesantren;

3.       Rancangan Peraturan Daerah Tentang Adat;

Sedangkan Ke 9 Program Pembentukan Peraturan Daerah Yang Di Inisiasi Oleh Eksekutif Adalah

1.       Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penetapan Rancangan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tanggamus;

2.       Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penataan Desa;

3.       Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Badan Hippun Pemekonan (BHP);

4.       Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;

5.       Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rncana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Gisting Sekala OSS (Online Single Submission);

6.       Rancangan Peraturan Daerah Tentang  Perubahan Rencana Tata Ruang Dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanggamus

7.       Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

8.       Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus

9.       Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

 

Melanjutkan Penyampaian Laporannya, Juru Bicara  Badan Pembentukan Peraturan Daerah  DPRD Kabupaten Tanggamus Hilman SH Menyampaikan  Bahwa Dinamika Perkembangan Hukum Begitu Cepat Berubah, Sehingga Pemerintah Daerah Bersama Dengan DPRD Harus Terus Mengantisipasinya Dengan Membentuk Peraturan Daerah  Yang Akan Disepakati Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Tanggamus Pada Tahun 2020. Hal Ini Untuk Menjamin Kepastian Hukum Dan Menghindari Kekosongan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Menutup Laporannya Hilman Meyampaikan Bahwa Walaupun Penyusunan Prompemperda Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Telah Disepakati Bersama, Tidak Menutup Kemungkinan Dalam  Program Pembentukan Peraturan Daerah Memuat Daftar Komulatif Terbuka Yang Terdiri Atas Akibat Putusan Mahkamah Agung, APBD, Pembatalan Atau Klarifikasi Dari Menteri Dalam Negeri, Gubernur Dan Perintah Dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi.

Pada Kesempatan Yang Sama Wakil Bupati Tanggamus Hi. A.M Syafi’i S.Ag Dalam Sambutannya Mewakili Bupati Tanggamus Yang Berhalangan Untuk Hadir Dalam Rapat Paripurna Menyampaikan Pentingnya Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah Dan Otonomi Daerah, Sehingga Penyusunan Peraturan Daerah Harus Berdasarkan Suatu Metode Yang Baku Dan Pasti. Selain Itu Diperlukan Juga Tatanan Yang Tertib Dalam Menyusun Peraturan Daerah, Mulai Dari Tahap Perencanaan Sampai Dengan Tahap Pengesahan. Terkait Hal Tersebut Maka Diperlukan Penetapan Kebijakan Daerah Untuk Menjadi Pedoman Yang Menjadi Legalitas Yang Kuat Dalam Pelakksanaanya.

Melanjutkan Sambutannya Wakil Bupati Tanggamus Juga Menyampaikan Nota Pengantar Terhadap 3 (Tiga) Ranperda Tahun 2019 Yang Telah Diajukan, Yakni Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Guru Dan Tenaga Pendidikan Kabupaten Tanggamus,  Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pekon, Serta Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kabupaten Tanggamus.

Wakil Bupati Tanggamus Menyampaikan Bahwa    3 (Tiga) Ranperda tahun 2019 di atas Perlu segera Dilaksanakan Karena Guru Mempunyai Fungsi, Peran Dan Kedudukan Yang Sangat Strategis Dalam Pembangunan Dibidang Pendidikan, Sehingga Perlu Diperlakukan Sebagai Profesi Yang Bermartabat Dan Mendapatkan Perlindungan Dari Perlakuan Diskriminatif, Intimidatif Dan Perlakuan Tidak Adil Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Guru. Hal Ini Sesuai Dengan Isi Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Yang Menyatakan Bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat Dan Organisasi Wajib Memberikan Perlindungan Terhadap Guru Dalam Pelaksanaan Tugasnya.

Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Pekon  Hal Ini Dirasa Sangat Penting Dilakukan Untuk Menyesuaikan  Dengan Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan  Sebagaimana Disebutkan Dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Yang Telah Diubah Dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017. Dan Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Maka Dipandang Perlu Untuk Meniadakan Batasan Usia Maksimal Terhadap Persyaratan Menjadi Kepala Pekon, Bagi Masyarakat Yang Ingin Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Pekon.

Yang Terakhir Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kabupaten Tanggamus.   Perlu Dibuatkan Sebuah Perda Dikarenakan Wilayah Kabupaten Tanggamus Memiliki Kondisi Geografis, Geologis Dan Demografis Yang Rawan Terjadinya Bencana, Baik Karena Faktor Alam Maupun Non Alam  Serta Karena Perbuatan Manusia  Sehingga Dapat Menyebabkan Kerugian Harta Benda, Psikologis Dan Korban Jiwa . Maka Diperlukan Adanya Upaya Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Yang Sistematis, Terencana, Terkoordinasi Dan Terpadu

Menutup Sambutannya Wakil Bupati Tanggamus Menganggap Perlunya Masukan Dan Saran Dari Dewan Yang Terhormat Dalam Penyusunan Ranperda Ini Demi Kesempurnaan Produk Hukum Yang Kita Berlakukan   Dan Membawa Manfaat Bagi Pembangunan Daerah Di Bumi Begawi Jejama Yang Kita Cintai Ini, Pungkas Wakil Bupati.

Pada Agenda Yang Terakhir Dilanjutkan Dengan Penandatanganan (Mou)  Program Prompemperda Tahun 2020 Antara Eksekutif Dan Legislatif.

Menutup Rapat Paripurna Ketua DPRD Kab. Tanggamus Heri Agus Setiawan, S.Sos Menyampaikan Bahwa DPRD Tanggamus Akan Segera Menindaklanjuti Ketiga Ranperda 2019 Tersebut Dengan Membahas  bersama Dinas Terkait Dan Pembahasan Diagendakan Mulai Tanggal 18-27 November Ini, Ujar Heri.