Kunjungan Kerja DPRD Tanggamus ke DPRD DKI Jakarta

2020-04-16 Admin

Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus melakukan Kunjungan ke DPRD DKI Jakarta yang bertujuan untuk mengkonsultasikan dan mempelajari tentang penyusunan tata tertib (Tatib) DPRD yang menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan hak dewan serta point-point apa saja yang dapat dicantumkan didalam tatib. Sehingga nantinya  tatib yang  disusun  tetap berpedoman kepada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan  ketentuan pasal 132 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan ketentuan dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018, maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Tata Tertib Dewan Perwakiln Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.

Dalam rombongan Anggota DPRD Kab. Tanggamus turut hadir Wakil Ketua I DPRD Tanggamus Irwandi Suralaga, S.Ag, Wakil Ketua III Kurnain, S. IP, rombongan  disambut langsung oleh Bapak Purwana selaku Kepala Bagian Perundang-undangan dan Humas DPRD DKI Jakarta.

Ada beberapa point yang ditanyakan delegasi DPRD Kab. Tanggamus seputar point-point apa saja yang dapat dicantumkan didalam Tatib DPRD, seperti sosialisasi Peraturan daerah (Perda) kepada masyarakat, mekanisme pelaksanaan reses anggota DPRD baik jadwal pelaksanaan dan juga pendanaannya, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DPRD, hak keuangan & administratif, tunjangan transportasi, Rumah Dinas, kriteria pengadaan tim ahli DPRD.

Bapak Purwana selaku Kepala Bagian Perundang-undangan  dan humas DPRD DKI Jakarta dalam kesempatan tersebut mewakili DPRD DKI Jakarta menjelaskan berbagai hal yang menjadi point konsultasi diatas.

Dalam jawabanya, Kabag perundang-undangan DPRD DKI Jakarta Purwana mempersilahkan kepada Anggota DPRD Tanggamus untuk memasukkan segala kearifan lokal yang ada di kabupaten Tanggamus kedalam draf Tatib DPRD, contohnya sosialisasi perda kepada masyarakat. namun sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu secara verbal/langsung kepada kepala daerah.

Mengenai resses, DPRD DKI Jakarta melaksanakan Resses 3 (Tiga) kali dalam satu tahun, dan setiap Pelaksanaan Resses  maksimal 8 (Delapan) hari,  dan dalam sehari maksimal dilaksanakan di 2 (Dua) titik. Mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DPRD sesuai dengan isi pasal 181 ayat (2)  Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur atas persetujuan Pimpinan DPRD.

Menutup sesi konsultasi Purwana menekankan agar dalam penyusunan tatib terlebih dahulu dibuatkan payung hukumnya, serta dengan tetap berpedoman kepada peraturan yang berlaku Serta segala hasil pembahasan tetap harus dikonslutasikan ke Gubernur.

Ditemui seusai acara anggota DPRD Tanggamus Ir. Hajin M Umar selaku Ketua Rombongan kunker menyampaikan, dari hasil kunjungan ini ada beberapa instrumen yang bisa diaplikasikan dalam tatib di DPRD Tanggamus, yakni peraturan masa reses dewan, sosialisai perturan daerah, dan pengawasan  peraturan daerah (Perda).  Humas DPRD Tanggamus.