RAPAT DENGAN PENDAPAT UMUM TERKAIT PEMBANGUNAN PUSKESMAS BATUBALAI DIATAS TANAH MILIK ORANG LAIN

2020-04-16 Admin

Rapat dengar pendapat ini merupakan tindak lanjut dari surat pengurus Petani Batubalai Bersatu (PBB) Nomor : 08.1/B/PBB/TGM/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 .perihal pembangunan Puskesmas ditanah milik orang lain.

Rapat dengar pendapat yang dilaksanakan di ruang VIP gedung DPRD Kab. Tanggamus, Jum’at (1/11). dari pihak Legislatif dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Tanggamus Irwandi Suralaga. S.Ag, wakil Ketua III Kurnain, S.IP, Anggota DPRD Tanggamus Marini Sari Utami, A.Md, dan Helmi. Dari pihak Eksekutif hadir Plt Kadis Kesehatan Taufik Hidayat, Kepala BPKD Suaidi, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Arief Rahmat, Kasi Pertanahan PUPR Syamsudin,  Camat Kotaagung Timur Firdaus

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Tanggamus Kurnain, S.IP. dalam Rapat dengar Pendapat ini Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Arief Rahman menyampaikan  duduk permasalahan mengenai pembangunan Puskesmas tersebut, dalam laporannya Arief membenarkan sebelumnya telah ada koordinasi antara pihak Dinas Kesehatan dengan Polres Tanggamus perihal teguran dari pihak Pertamina pada tanggal 13 Agustus 2019, dimana lahan yang digunakan untuk pembangunan Puskesmas tersebut di klaim merupakan aset Pertamina, untuk itu Pemkab Tanggamus melalui Bagian Hukum diminta ke Jakarta Menemui pihak Pertamina untuk melakukan klarifikasi . hasil klarifikasi dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan baik yang dimiliki Pemkab Tanggamus dan Pertamina menunjukkan bahwa lahan tersebut memang merupakan lahan/aset milik pertamina dan bukan merupakan Aset Pemerintah Daerah Kab. Tanggamus.  Atas dasar pertimbangan, Pihak Pertamina tetap mengizinkan pembangunan Puskesmas tersebut untuk tetap dilanjutkan dengan sarat Pemerintah Kab. Tanggamus mengajukan Permintaan Pinjam Pakai atas tanah/aset kepada pihak Pertamina.

Dalam perkembangannya muncul klaim warga atas lahan tersebut dengan menamakan Petani Batubalai Bersatu (PBB) mengklaim bahwa lahan yang digunakan untuk pembangunan Puskesmas tersebut merupakan tanah milik pribadi, sehingga ada tumpang tindih klaim kepemilikan lahan antara Pertamina dan warga.

Pada kesempatan yang sama Kepala BPKD Suaidi menjelaskan bahwa secara perencanaan sudah memenuhi kaidah2 pembangunan, dan secara hukum pengajuan pinjam pakai dapat dilakukan. Sedangkan Camat Kotim Firdaus dalam keterangannya  tidak banyak memberikan keterangan dikarenakan ia baru bertugas sebagai Camat Kotim, dan hanya menghimbau agar  memberi plang tanda  pembangunan Puskesmas.

Wakil Ketua I DPRD Tanggamus Irwandi Suralaga S.Ag dalam  kesempatan tersebut mengharapkan ada Ketegasan dari Pemerintah Daerah karena permasalahan tumpang tindih klaim Kepemilikan Lahan tersebut sudah sering terjadi. Irwandi berharap pembangunan Puskesmas tersebut dapat terus dilanjutkan apalagi sudah mencapai 60% pembangunan.  Sambil menunggu LO dari Kejaksaan tentang kepemilikan lahan tersebut sehingga ada dasar yang kuat dalam pembangunan.

Irwandi menekankan agar dalam penyelesaian pemasalahan ini tetap mengedepankan komunikasi yang baik dengan warga dan tidak perlu menakut-nakuti warga dengan tindakan yang melibatkan aparat. Irwandi juga berpesan agar hal ini menjadi pembelajaran bersama agar diwaktu yang akan datang dalam perencanaan pembangunan tidak hanya berpatokan pada perencanaan tetapi harus ada kejelasan terlebih dahulu mengenai kepemilikan lahan sehingga tidak akan ada tumpang tindih klaim lahan dikemudian hari.