BIMTEK DPRD TANGGAMUS

2020-04-16 Admin


45 Anggota DPRD Kab. Tanggamus mengikuti bimbingan teknis bekerjasama dengan Universitas Ibnu Chaldun Jakarta. bimtek dilaksanakan di Jakarta dan diagendakan dari tgl  15 sampai dengan tgl 17 November ini diikuti oleh seluruh unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Tanggamus. ,serta turut hadir sekretaris DPRD Kab. Tanggamus dan para Staf Sekretariat DPRD. Jakarta (15/11)

Membuka acara, ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Univ. Ibnu Chaldun Jakarta Bapak Sofian SH.MH.MSI mewakili Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta yang berhalangan hadir menyampaikan terimakasih atas kerja sama yang baik dengan DPRD Kab. Tanggamus sehingga Bimbingan Teknis ini dapat terlaksana. pada kesempatan yang sama dalam sambutannya Ketua DPRD Tanggamus  Heri Agus Setiawan, S.Sos menyampaikan bahwa pelaksanaan Bimtek Ini sangat penting terutama bagi Anggota DPRD yang baru saja dilantik, karena untuk lebih memahami dan mendalami tugas, fungsi, wewenang dan hak-hak sebagai anggota DPRD sehingga saat pembahasan APBD  nanti dapat memiliki kesamaan pemikiran dan persepsi.

Bimtek kali ini Mengusung tema Optimalisasi fungsi dan wewenang DPRD dalam proses penyusunan dan penetapan APBD serta sosialisasi pedoman penyusunan APBD 2020 sesuai Permendagri No  33 tahun 2019. menghadirkan narasumber  dari kemendagri Bpk Rino Rio Kent. S. STP.MM.dan bapak ikhsan sebagai  kasubdit direktorat bina keuangan daerah pada hari kedua kegiatan menghadirkan narasumber bpk Rikie,SSTP, MSi sebagai kasubdit perencanaan anggaran daerah wilayah I Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah.

            Materi yang diusung pada Bimtek ini adalah mengoptimalisasikan peran DPRD dalam pengelolaan keuangan daerah, dasar hukum pedoman penyusunan APBD yang diatur dalam pasal 308 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah serta pasal 89 ayat (2) PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

 

Membahas substansi pedoman penyusunan APBD yaitu diantaranya menyinkronkan kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat,  hal ini sangat penting karena keuangan daerah masih tergantung dari bantuan pemerintah pusat sehingga diperlukan keserasian dalam proses pembangunan, serta membahas tentang prinsip dan teknis dalam penyusunan APBD.

Adapun prinsip dan teknis penyusunan APBD Tahun 2020 tersebut harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS, tepat waktu, sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui, partisipatif dengan melibatkan masyarakat, serta tertib pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis dan efektif.

Ditemui seusai acara, Sekretaris DPRD Kab. Tanggamus Herli Rachman menyampaikan dukungannya atas terselenggaranya acara ini karena dapat menambah wawasan dan lebih mendalami tugas dan fungsi serta hak-hak anggota DPRD. (Humas DPRD Tanggamus)